Abstrak  Penelitian                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Erlinda Ekaputri, Masturoh, Sulistiani, Ina Amelia, Aan Andriyani, Maria Ulfah, Kurniawati Mulyanti, Yayan Rudianto dan Aos Koswandi, 2006.  Studi Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Pemerintah terhadap Program Pelayanan Sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.  Akademika – The World Bank.

 

ABSTRAK

 

Secara umum, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat investasi publik dan reformasi di bidang sanitasi.  Secara khusus, tujuan dari studi ini adalah: (1) untuk menilai pengetahuan dan sikap target responden (para pembuat keputusan di level pemerintahan) mengenai sanitasi secara umum dan investasi di bidang sanitasi; (2) untuk menilai motivasi para pembuat keputusan dalam melakukan investasi publik di bidang sanitasi; (3) untuk mengidentifikasi perilaku (pengetahuan, sikap dan motivasi) institusi-institusi yang mempengaruhi keputusan kebijakan sanitasi, khususnya kebijakan yang terkait investasi.

Studi dilakukan di 6 kota yaitu Kota Solok, Blitar, Surakarta, Denpasar, Pekalongan dan Gorontalo.  Metode yang digunakan meliputi self assessment, in-depht interview dan focus group discussion (FGD).  Responden terdiri dari pegawai pemerintah (pusat dan daerah) sebagai target responden utama, anggota legislatif, tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain.  Metoda analisa data yang digunakan adalah skala Likert untuk mengukur aspek kognitif (pengetahuan) dan aspek afektif (sikap), serta skala diferensial Semantik untuk mengukur motivasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, pemerintah daerah dan anggota legislatif memerlukan peningkatan pengetahuan di bidang sanitasi, baik secara konseptual maupun teknis.  Secara khusus dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah perlu memahami metoda pengolahan air limbah yang paling sesuai untuk wilayahnya, dampak yang mungkin terjadi akibat buruknya sanitasi (seperti masalah kesehatan dan lingkungan), dan mengidentifikasi teknologi sanitasi berbiaya rendah.

Akibat kurangnya pengetahuan pemerintah daerah dalam penanganan air limbah, pengolahan limbah domestik tidak dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Mayoritas responden tidak mengetahui cara pengolahan limbah cair domestik yang baik karena mereka berpendapat sanitasi adalah urusan pribadi masing-masing rumah tangga yang sudah seharusnya menyediakan fasilitas sanitasi sendiri (on-site) dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.  Ini berbeda dengan penanganan sampah (limbah padat).  Semua pegawai pemerintah memahami bahwa limbah padat dari bak sampah rumah tangga harus dibawa ke tempat pengolahan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.

Ada perbedaan substansial antara persepsi pemerintah pusat dan daerah terhadap masalah layanan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  Pemerintah pusat berpendapat bahwa golongan masyarakat tsb tetap berkewajiban membayar fasilitas sanitasi yang disediakan (berdasarkan pendekatan ekonomi), sedangkan pemerintah daerah  sebaliknya.  Mereka berpendapat layanan sanitasi untuk masyarakat miskin harus bebas biaya/gratis (berdasarkan pendekatan sosial).  Oleh karena itu, harus dilakukan penyamaan persepsi terlebih dulu sebelum program sanitasi bagi masyarakat miskin-yang melibatkan keduanya (pemerintah daerah dan pusat)-diluncurkan.  Jika tidak, hal ini dapat menghambat implementasi program dan berdampak buruk bagi keberlangsungan program.

"Subsidi silang" bisa menjadi solusi yang optimal untuk mengatasi perbedaan anatara pendekatan ekonomi dan sosial dalam pembuatan program-program layanan publik bagi masyarakat miskin.  Di dalam sistem tsb semua orang harus membayar, tetapi yang kaya harus membayar dalam jumlah lebih besar dibandingkan yang miskin.

Peran pemerintah pusat dalam menyediakan informasi dan acuan bagi pemerintah daerah masih sangat kritis.  Pendekatan politik memainkan peran yang paling penting dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.  Sedangkan pendekatan top-down (peran pemerintah pusat dominan) berada pada urutan kedua.  Urutan berikutnya adalah pendekatan bottom-up dan teknokrat (hal-hal yang terkait dengan analisa akademis).  Pada tingkatan yang strategis, diperlukan “permainan politik” (political game) untuk menempatkan program sanitasi air pada posisi yang tepat dalam perencanaan daerah.  Karena pemerintah daerah lebih mempertingkan “permintaan-permintaan publik yang sifatnya populer”, maka diperlukan kampanye yang intensif untuk meningkatkan kesadaran publik (public awareness).  Langkah yang sama harus diambil untuk DPRD.  Hasil yang diharapkan yaitu akan ada tekanan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan masalah sanitasi air.  Selanjutnya pemerintah pusat dan institusi lain yang relevan harus membantu pemerintah daerah dalam menanggapi tekanan tsb.

 “Pendekatan politik” mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peranan paling penting dalam mempengaruhi keputusan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan tentang program sanitasi.  Pemerintah pusat juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan tsb dan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk lebih berpartisipasi dalam program sanitasi.  Agenda berikutnya yaitu memotivasi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang baik bagi warganya melalui event-event kejuaraan, seperti pemberian piala khusus bagi penyedia pengolahan air limbah terbaik atau digabungkan dalam piala "Adipura" yang sampai saat ini fokusnya masih pada pengolahan limbah padat.

Pemerintah lokal menyatakan bahwa media massa/pers merupakan salah satu sumber informasi yang paling utama. Oleh karena itu, pers harus dilibatkan dalam upaya mempengaruhi persepsi pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah cair yang baik.

Back

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Sapprudin .M. Perwira, Rianti Setyawasih, Erlinda Ekaputri, Dety Wulandari, Kunarti dan Kuswahyudi, 2005.  Studi Akses Wanita Pengusaha terhadap Kredit Perbankan.  Akademika – International Finance Corporation (IFC)/PENSA.

 

ABSTRAK

 

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Apakah wanita pengusaha merupakan debitur yang lebih baik dibandingkan pria dan apakah anggapan ini berlaku untuk pengusaha kecil?”

Unit analisa studi adalah perusahaan, baik ditinjau dari sisi permintaan maupun penawaran.  Untuk sisi permintaan, unit analisa adalah usaha yang dikelola atau dimiliki oleh wanita (baik formal maupun informal).  Sedangkan untuk penawaran, unit analisa adalah bank.  Studi ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.

Sampai saat ini, BI tidak memiliki ketentuan yang khusus mengatur distribusi pinjaman bagi wanita.  Satu-satunya peraturan yang di dalamnya tercantum mengenai distribusi pinjaman untuk wanita adalah Kredit Usaha Kecil (KUK).  Namun secara umum, bank akan menolak proposal kredit dari bisnis-bisnis yang tidak memiliki prospek dan calon debitur yang karakternya tidak meyakinkan.

Rendahnya distribusi pinjaman untuk wanita merupakan masalah yang terjadi pada sisi permintaan.  Sedangkan dari sisi perbankan (penawaran), bank menyatakan tidak ada diskriminasi antara debitur wanita dengan debitur pria (bank tidak melebihkan pria dari wanita).

Wanita cenderung bersikap hati-hati sebelum mengajukan kredit perbankan.  Hasil survey menunjukkan sekitar 50% responden wanita tidak pernah mengajukan kredit perbankan karena berbagai alasan.  Di antaranya yaitu tidak memerlukan pinjaman bank (35.7%), takut tidak mampu membayar (21.4%) dan sebanyak 7.1% tidak mau meminjam uang dari bank karena kepercayaan personal.  Alasan terakhir ini dikemukakan hanya oleh responden wanita (tidak ada responden pria yang menyatakan hal ini).

Masalah akses wanita pengusaha terhadap kredit perbankan terjadi ketika ada kesenjangan (gap) antara permintaan (wanita pengusaha) dan penawaran (bank) dalam berbagai aspek.  Aspek-aspek tsb meliputi tingkat suku bunga, kondisi usaha, skema kredit, dsb.

Menurut bank, untuk meningkatkan akses wanita pengusaha terhadap kredit perbankan diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan akademis dari perguruan tinggi, maupun Business Development Service (BDS), dll.  Dukungan ini diperlukan khususnya untuk membantu UKM membuat laporan keuangan yang akuntabel.  Keberadaan perusahaan penilai (a rating company) diperlukan oleh bank untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang layak memperoleh kredit (creditable).  Keberadaan perusahaan penilai akan mempercepat studi kelayakan yang dilakukan oleh bank.  Bank juga memerlukan informasi dari seminar, lokakarya, dan penelitian/studi lain yang menggambarkan kemampuan wanita pengusaha dalam berbisnis.

Untuk meningkatkan akses wanita pengusaha terhadap kredit, sekitar 14% wanita pengusaha menyatakan perlunya memperoleh informasi dari sumber lain (selain bank) untuk memfasilitasi proses aplikasi kredit.  Selain itu, ada indikasi yang menunjukkan bahwa diperlukan lembaga perantara untuk mendekatkan bank dengan wanita pengusaha.  Sekitar 11% wanita pengusaha menyatakan bahwa mereka memerlukan lembaga khusus untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan teknis dalam proses pengajuan kredit.  Wanita pengusaha membutuhkan bantuan teknis untuk meningkatkan akses mereka terhadap kredit perbankan (diajukan oleh 18% responden wanita).

Sebagian besar persyaratan kredit yang diinginkan oleh wanita pengusaha sulit diakomodasi oleh sektor perbankan seperti prosedur yang sederhana, suku bunga rendah, kredit lunak dan jaminan yang ringan (diajukan oleh 44% wanita pengusaha).

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapruddin M. Perwira, Yunita Sari dan Rita Ratna Puri, 2004.  Ketersediaan, Kesetaraan Dan Keterjangkauan Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu: Hasil Studi Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) IV.  Akademika-The Asia Foundation-USAID. 

ABSTRAK 

IRDA IV memberikan fokus perhatiannya untuk melihat keterlibatan dan pengaruh penyedia serta pengguna atas pelayanan publik dengan perspektif gender untuk memastikan sejauh mana hubungan pemerintah dan masyarakat telah semakin dekat dalam masa desentralisasi sekarang ini.  Sektor pelayanan kepada masyarakat yang diteliti : (1) pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan pemerintahan umum, (2) public utility, seperti air bersih, listrik dan telekomunikasi, serta (3) keamanan, seperti tugas kepolisian, ketertiban umum dan keamanan.  Untuk layanan dasar, yang diteliti adalah dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan keterlibatan masyarakat.

Prioritas program layanan KIA (kesehatan ibu dan anak) adalah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).  Untuk ukuran wilayah kecamatan, ketersediaan tenaga dan fasilitas sudah cukup memadai, yaitu rata-rata dua puskesmas dan dua puskesmas pembantu per kecamatan.  Dari sisi masyarakat, keberadaan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KIA umumnya relatif mudah dijangkau dengan alat transportasi yang relatif mudah dan lancar di Indramayu.

Masyarakat menilai perlu adanya peningkatan kualitas guru terutama guru SLTP dan SMU.  Meskipun ada Dewan Sekolah sebagai wahana bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, tetapi peranannya belum begitu terlihat di mata masyarakat. 

Bagi masyarakat, ketersediaan layanan dokumen kependudukan dirasakan sudah memenuhi kebutuhan mereka.  Dalam rangka meningkatkan jumlah masyarakat yang mengurus akte kelahiran, Pemda Indramayu membuat program jemput bola dengan cara melakukan pelayanan pembuatan akte kelahiran di tingkat kecamatan.  Untuk mempermudah pelayanan dokumen kependudukan (khususnya KTP dan KK), program komputerisasi telah dijalankan di seluruh kecamatan yang ada di Indramayu. 

Upaya pemda yang menonjol untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan public utilities terlihat pada penyediaan air bersih, listrik dan keamanan/ketertiban. Sementara untuk kebutuhan telepon masyarakat, tampaknya pemda belum terlalu memiliki perhatian yang besar. 

         Upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indramayu dilakukan dengan beberapa cara yaitu penegakan hukum dan peraturan daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban umum.  Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Muspida Indramayu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Eva Dian Laily, Kurniawati Mulyanti dan Rusham, 2003.  Pengelolaan Kewenangan Di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi : Hasil Studi Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) III. Akademika- The Asia Foundation-USAID. 

ABSTRAK 

         IRDA merupakan sebuah studi yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan terkini tentang pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia. IRDA III merupakan IRDA pertama yang melibatkan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi studi.  Fokus utama IRDA III diarahkan pada pengamatan tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan oleh pusat. Beberapa isu yang dilihat yaitu proses formulasi kebijakan, fungsi review Pusat/Propinsi, dukungan sumberdaya (personel dan material/dana), dan akuntabilitas publik.  Metode yang digunakan adalah rapid appraisal yang mengkombinasikan beberapa teknis pengumpulan data seperti FGD, wawancara mendalam dan desk study

Dilihat dari sisi instansi, alur proses formulasi kebijakan melibatkan Sub Dinas – Dinas – Bappeda – DPRD – Bupati – Dinas.  Rancangan kebijakan berasal dari Sub-Dinas, kemudian diajukan sebagai usulan eksekutif kepada DPRD untuk diperdakan.  Dari sisi jenis program, sebagian besar program yang disusun merupakan program “standar” yang juga bisa ditemukan di daerah-daerah lain.  Untuk fungsi review, hingga saat  ini (sebatas sektor yang diteliti) belum ada Perda Kabupaten Bekasi yang dipermasalahkan oleh Pusat. 

Secara umum Pemda merasa dari sisi kualitas masih kurang.  Dari sisi jumlah, kekurangan terdapat pada posisi-posisi tertentu yang spesifik, misalnya: Dinas Tenaga Kerja mengalami kekurangan tenaga pengawas.  Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tenaga adalah dengan mengangkat tenaga kontrak (misal: guru kontrak dan tenaga penyuluh pertanian kontrak).  Ada keluhan bahwa Pusat belum sepenuhnya melimpahkan dana mengikuti pelimpahan kewenangan (program) kepada daerah.

Secara umum, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program belum dilembagakan secara optimal.  Ada keterbatasan kapasitas anggota DPRD untuk melakukan fungsi kontrol.  Fokus DPRD Kab. Bekasi saat ini dalam melakukan fungsi kontrol adalah memprioritaskan evaluasi kerja berbasis anggaran.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Dety Wulandari, Kurniawati Mulyanti dan Yayan Rudianto, 2004.  Ketersediaan, Kesetaraan dan Keterjangkauan Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi: Hasil Studi Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) IV.  Akademika-The Asia Foundation-USAID. 

ABSTRAK 

IRDA IV memberikan fokus perhatiannya untuk melihat keterlibatan dan pengaruh penyedia serta pengguna atas pelayanan publik dengan perspektif gender untuk memastikan sejauh mana hubungan pemerintah dan masyarakat telah semakin dekat dalam masa desentralisasi sekarang ini.  Sektor pelayanan kepada masyarakat yang diteliti : (1) pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan pemerintahan umum, (2) public utility, seperti air bersih, listrik dan telekomunikasi, serta (3) keamanan, seperti tugas kepolisian, ketertiban umum dan keamanan.  Untuk layanan dasar, yang diteliti adalah dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan keterlibatan masyarakat.

Pelayanan KIA tersedia hingga level paling bawah (RT/RW) melalui kegiatan Posyandu.  Selain tersedia dengan baik, pelayanan tersebut juga terjangkau oleh masyarakat karena diberikan secara gratis (untuk Posyandu) atau dengan harga yang murah (Puskesmas).  Hanya saja dari sisi kualitas perlu ditingkatkan karena adanya keluhan bahwa pemeriksaan di Puskesmas cenderung kurang teliti dan antrinya lama. 

Persoalan utama di sektor pendidikan di Kab. Bekasi adalah kualitas gedung SD dan jumlah/distribusi tenaga pengajar (khususnya untuk daerah terpencil).  Dengan sumberdaya yang ada, rehab gedung SD baru bisa dilakukan untuk 50% dari yang membutuhkan.  Masalah kualitas menjadi perhatian tetapi belum yang utama.  Untuk masalah anggaran, wacana yang berkembang adalah masalah itu merupakan kewenangan penuh pemerintah yang tidak perlu “dicampuri” oleh masyarakat.

Perizinan usaha dianggap oleh masyarakat cenderung terlalu banyak, proses dan biayanya tidak transparan (ada yang murah, tetapi bisa sangat mahal).  Pelayanan dokumen kependudukan relatif baik, dengan catatan perlu adanya perbaikan pelayanan dalam bentuk transparansi dalam persyaratan pengurusan dokumen dan ketepatan waktu dalam pelayanan.

Dari sisi penyedia, kualitas pelayanan listrik termasuk mencukupi, karena menjangkau hampir seluruh(99%) rumah tangga, tetapi kualitas pelayanan belum bisa dikatakan baik.  Telepon rumah (fixed line) kualitasnya relatif baik, tetapi jangkaunnya masih terbatas, sedangkan air bersih di Kab. Bekasi lebih banyak dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berbagai cara.  Dari sisi pengguna, banyak daerah di Kab. Bekasi yang air tanahnya  jelek sehingga mereka membutuhkan air bersih. 

Masalah keamanan dan ketertiban, kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan aparat untuk menyediakan layanan, utamanya karena keterbatasan jumlah aparat.  Lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat, masih ada rasa tidak aman di kalangan masyarakat akibat banyaknya kasus pencopetan/penodongan di tempat-tempat umum.  

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono (Editor), 2002.  Mencari Model Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengembangan UKM di Era Otonomi Daerah:Laporan Lokakarya. Akademika-Swisscontact.

 

ABSTRAK

 

Tujuan lokakarya adalah untuk: (1) mematangkan ide tentang Komisi Ombudsman Daerah untuk UKM, serta (2) memperoleh tanggapan dari Pemerintah Daerah yang diundang tentang ide KOD UKM tersebut.  Tanggapan yang paling berharga terhadap ide KOD UKM ini datang dari perwakilan Komisi Ombudsman Nasional.  Dinyatakan bahwa dalam RUU Ombudsman ada bab tersendiri yang mengatur Ombudsman Daerah.  Dalam kerangka RUU ini, Ombudsman Daerah tidak membatasi diri untuk bekerja di sektor tertentu, khususnya UKM.  Jika ada lembaga yang memainkan fungsi serupa dengan Ombudsman Daerah tetapi khusus untuk UKM, tidak masalah, tetapi tidak boleh memakai istilah/nama Ombudsman Daerah.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Sapruddin M. Perwira, dan Agus Ediawan, 2001.  Respon Daerah Terhadap Kebijakan Desentralisasi dan Dampaknya Bagi Lingkungan Usaha (Local Response to Decentralization Policy and Its Impact on the Business Environment).  Akademika-PEG/USAID. 

ABSTRAK 

          Studi ini difokuskan untuk melihat dampak desentralisasi terhadap lingkungan usaha, khususnya yang terjadi di beberapa sentra bisnis UKM. 

Pemerintah pusat masih memiliki pekerjaan besar yang belum terselesaikan, yakni membuat peraturan untuk mengimplementasikan kebijakan desentralisasi.  Sudah ada banyak peraturan yang dibuat, tetapi terdapat kesenjangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah peraturan yang dibutuhkan. Untuk daerah-daerah yang  menjadi lokasi studi ini, pemerintah daerah sangat menunggu peraturan-peraturan tersebut, karena mereka tidak ingin mengeluarkan peraturan daerah yang kemudian bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat yang datang kemudian. 

Secara umum ada dua respon yang seragam yang berasal dari pemerintah daerah terhadap kebijakan desentralisasi yang kemudian berimplikasi pada lingkungan usaha.  Yang pertama adalah semangat untuk mempermudah dan menyederhanakan prosedur perijinan usaha.  Tiga daerah yang menjadi lokasi studi, semuanya telah memiliki unit pelayanan terpadu (UPT) untuk melayani pengusaha baru atau yang baru mengurus ijin usaha.  Yang kedua ada bukti yang sangat jelas bahwa ketiga daerah tersebut telah atau sedang merencanakan untuk mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi, baik melalui intensifikasi maupun ektensifikasi.  Jika pemerintah daerah memiliki bagian yang signifikan dari pajak penghasilan, mereka akan memiliki alternatif untuk meningkatkan PAD di luar peningkatan pajak daerah dan retribusi yang akan membebani sektor swasta, khususnya UKM.

Pada dasarnya, UKM berada dalam posisi “wait and see” mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.  Hingga saat ini, praktis belum ada dampak nyata yang dirasakan oleh UKM akibat implementasi kebijakan otonomi daerah.  Akan tetapi, mereka mengerti bahwa pemerintah daerah memiliki rencana untuk menarik uang lebih banyak dari sektor swasta (termasuk UKM) melalui mekanisme pajak daerah dan retribusi.  Langkah pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi akan secara signifikan memperburuk lingkungan usaha.  Jika hal ini terjadi, dan tidak dapat diakomodir melalui penurunan margin keuntungan, UKM akan menurunkan outputnya dan pada gilirannya menurunkan jumlah tenaga kerja.  Selanjutnya jelas bahwa perekonomian daerah secara keseluruhan akan terganggu. 

Di era otonomi ada kemungkinan pemerintah daerah menciptakan peraturan-peraturan yang anti pasar dan merugikan dunia usaha.  Oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang meminimalkan distorsi dalam perdagangan dalam negeri, khususnya untuk hal-hal yang belum tercakup dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Ira Setiati, dan Gatot Arya Putra, 2001.  Studi Kebijakan Usaha Kecil-Menengah di Negara-Negara Asean. Akademika-The Asia Foundation-PEG/USAID.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang peranan UKM dalam perekonomian negara-negara ASEAN.  Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik yang mempengaruhi lingkungan usaha secara umum maupun kebijakan yang ditujukan khusus bagi UKM.  Menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia berdasarkan good practices negara-negara ASEAN.

Kebijakan pasar terbuka memberikan nilai tambah bagi pelaku UKM di Singapura.  Pemerintah Singapura tidak banyak melakukan intervensi atas UKM.  Peran pemerintah lebih terfokus sebagai fasilitator.  Iklim usaha yang kondusif merupakan kunci bagi terciptanya sektor UKM yang dinamis.  Perangkat hukum dan institusi hukum berjalan dengan baik tanpa intervensi.  Asosiasi usaha saling kompetisi untuk memberikan jasa yang terbaik bagi anggotanya.  Di Singapura dengan jumlah penduduk sebesar 4 juta jiwa, ada lima asosiasi yang memiliki pasar khusus dan saling berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik.  Asosiasi menjalani peran sebagai jembatan informasi dan  advokasi antara anggota dan pihak pemerintah.  Pihak perbankan menitikberatkan pada rencana kerja dan arus kas UKM dalam menilai kelayakan pinjaman bagi UKM. Undang-undang anti monopoli dibutuhkan untuk menghindari praktek dominasi pasar yang tidak sehat.  Bagi Singapura, perdagangan internasional baik melalui mekanisme AFTA atau perjanjian bilateral ekonomi akan menguntungkan pelaku usaha dalam negeri.

Kebijakan pemerintah Thailand untuk UKM lebih bersifat intervensi.  Rencana pembentukan SME Development dan ajakan pemerintah bagi bank publik untuk menyalurkan kredit ke UKM tidak mempertimbangkan kemungkinan moral hazard akibat dari program tersebut.  Intervensi pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan tidak akan seefektif yang dilakukan oleh asosiasi seperti FTI.  Mengenai AFTA, pemerintah Thailand menghadapi kesulitan untuk meyakinkan Malaysia untuk tidak menutupi industri auto-parts.  Pihak praktisi melihat AFTA akan membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku UKM Thailand yang dapat bersaing di pasar internasional.

Pemerintah Malaysia sangat memfokuskan perhatiannya pada pengembangan industri kecil-menengah (IKM), bukan UKM secara keseluruhan.  Perhatian pemerintah secara langsung ditunjukan dalam bentuk program-program yang memberikan  kemudahan kepada IKM.  Program pengembangan IKM di Malaysia sebagian besar terdiri dari program pinjaman lunak dan pemberian hibah dengan prinsip matching grant.  Prinsip ini  menyebabkan IKM tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah secara cuma-cuma tanpa ikut membayar sama sekali.  Pemerintah Malaysia berhasil menarik investor besar asing di Malaysia untuk menjadi trainer dalam beberapa program pelatihan untuk IKM, khususnya pelatihan untuk menjadi pemasok global.  Asosiasi IKM berperan di level nasional untuk menangani isu-isu strategis, sedangkan  persoalan teknis di level mikro diserahkan kepada lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Sapruddin M. Perwira dan Hendratno, 2002.  Dampak Keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Pengurusan Ijin: Studi Kasus di Gianyar dan Bandung. Akademika-The Asia Foundation-PEG/USAID. 

ABSTRAK 

      Banyak kekhawatiran bahwa pendirian unit pelayanan terpadu (UPT) akan berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah.  Di sisi lain, ada pula klaim bahwa UPT justru akan meningkatkan PAD.  Studi ini bertujuan untuk melihat dampak UPT terhadap PAD dan efisiensi pelayanan perijinan.

      Hipotesis bahwa keberadaan UPT akan meningkatkan atau menurunkan PAD tidak bisa dibuktikan secara empiris dalam studi ini, terutama karena kontribusi penerimaan perijinan dalam PAD relatif sangat kecil.  Meskipun demikian, tidak berarti UPT tidak bermanfaat.  Studi ini menemukan bahwa keberadaan UPT terbukti mampu mempersingkat waktu pengurusan ijin, meskipun dengan catatan bahwa rata-rata waktu pengurusan ijin masih lebih panjang dibandingkan yang dijanjikan oleh UPT.  Dari sisi biaya, tidak bisa dibuktikan bahwa keberadaan UPT mampu menurunkan biaya perijinan.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efisiensi perijinan tidak selesai dengan pendirian UPT, UPT hanya merupakan sebuah langkah awal.

      Studi ini menunjukkan bahwa masih terjadi praktek korupsi di Kantor UPT, khususnya dalam bentuk pemberian “uang terima kasih” kepada oknum petugas.  Oleh karena itu, advokasi pengembangan UPT harus dibarengi dengan upaya membangun mekanisme kontrol guna meminimalkan praktek korupsi di kantor UPT.

 Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono, Tata Tachman, Hendratno, Mundiharno, dan Gatot Arya Putra, 2003.  Analisis Cost-Benefit Kehadiran Pengecer Besar.  Akademika-PEG-USAID. 

ABSTRAK 

Secara umum, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis biaya manfaat terhadap keberadaan pengecer besar untuk sampai kepada sebuah kesimpulan tentang dampak keberadaan pengecer besar di Indonesia.  Secara spesifik, tujuan studi ini adalah melakukan assesment terhadap kebijakan pemerintah (khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan) di bidang perdagangan eceran, khususnya yang menyangkut keberadaan pengecer besar.  Mengidentifikasi anatomi persaingan bisnis ritel di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan antara pengecer besar dengan pengecer kecil.  Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan pengecer besar, dan kemudian melakukan penilaian terhadap net benefit (benefit dikurangi dengan cost) yang dinikmati oleh setiap agen.  Menarik kesimpulan tentang net benefit secara keseluruhan dari kehadiran pengecer besar.  Menyusun serangkaian rekomendasi kebijakan, terutama berdasarkan hasil perhitungan biaya dan manfaat.

Persaingan dalam bisnis ritel di Indonesia tidak secara sederhana dapat digambarkan sebagai “yang besar memakan yang kecil”.  Persaingan terjadi antara yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, dan yang besar dengan yang kecil.  Persaingan dirasakan semakin berat oleh para pengecer kecil karena masuknya pengecer besar melalui minimarket modern.  Minimarket bisa masuk ke wilayah persaingan pengecer kecil, karena peraturan yang ada sulit untuk diterapkan bagi minimarket modern (karena sifat minimarket modern yang berada pada “wilayah abu-abu” antara pengecer kecil dengan pengecer besar).  Di samping itu, minimarket modern masuk ke wilayah persaingan pengecer kecil akibat tidak konsistennya kebijakan tata ruang dan/atau peruntukan lahan.

Persaingan dalam bisnis ritel diwarnai oleh gejala persaingan tidak sehat, karena dipicu oleh tidak efektifnya kebijakan pemerintah.  Gejala persaingan tidak sehat tersebut antara lain adalah adanya grosir/pedagang besar yang juga memainkan peran sebagai pengecer.  Gejala lain adalah masuknya minimarket modern di lokasi yang sebenarnya merupakan lokasi perumahan.  Untuk rumah tangga yang membuka usaha di rumah, masih bisa ditolerir (karena masih ada orang yang tinggal di sana), tetapi untuk minimarket modern (yang benar-benar hanya merupakan tempat usaha) hal ini merupakan pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai sumber persaingan tidak sehat.

Meskipun memberikan dampak negatif bagi pengecer kecil, keberadaan pengecer besar secara sosial memberikan dampak positif bagi konsumen dan supplier.  Secara keseluruhan dampak keberadaan pengecer besar adalah positif.  Dampak negatif kehadiran pengecer besar berupa penurunan omzet penjualan pengecer kecil tidak sebesar yang dilaporkan oleh para pengecer kecil, karena sebagian di antara penurunan omzet tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli konsumen dan juga oleh adanya persaingan antar pengecer kecil sendiri.  Penurunan omzet pengecer kecil secara keseluruhan yang benar-benar diakibatkan oleh keberadaan pengecer besar diestimasi hanya sekitar 4%.  Perlu juga dicatat, bahwa penurunan omzet sebesar itu beralih menjadi kenaikan omzet bagi pengecer besar, sehingga persoalannya lebih kepada persoalan distribusi.

Kehadiran pengecer besar juga memberikan dampak positif bagi sebagian pengecer kecil dalam bentuk alih teknologi (meskipun hal ini tidak selalu dikemukakan secara eksplisit oleh pengecer kecil) yang berlokasi di dekat pasar modern dimana pengecer besar berada.

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy Priyono (Editor), 2003.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Satuan Pelayanan Satu Atap Kota Bekasi Melalui Kegiatan Pendampingan:  Laporan Naratif.  Akademika-P3AFE Unisma-The Asia Foundation-USAID. 

ABSTRAK 

          Kegiatan pendampingan SPSA diharapkan akan mampu memberikan gambaran kepada staf SPSA tentang kualitas pelayanan yang mereka berikan.

SPSA mendapatkan umpan balik (feed back) dari masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan sekaligus apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan di masa mendatang.  Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka berikan adalah 0,83 yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas.  Ketidakpuasan lebih merupakan implikasi tingginya harapan masyarakat, bukan oleh buruknya pelayanan yang diberikan.  Sekitar 70 staf di jajaran Pemkot Bekasi mendapatkan materi tentang bagaimana melayani masyarakat secara lebih baik melalui serangkaian kegiatan pelatihan, lokakarya dan studi banding.

SPSA Kota Bekasi telah memiliki kumpulan informasi tentang pelayanan perizinan, baik berupa CD (compact disk) maupun dalam bentuk cetakan (leaflet, brosur, sticker) dan spanduk.  Informasi tersebut tersebar secara lebih luas di masyarakat sebagai hasil kegiatan sosialisasi.  Kegiatan sosialisasi tidak hanya berdampak pada penyebaran informasi, tetapi juga kesadaran dan daya kritis masyarakat terhadap kualitas pelayanan SPSA Kota Bekasi.  SPSA dan Bakudeda sepakat untuk melakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki sistem akuntansi dan pelayanan (khususnya terkait dengan beberapa persyaratan perizinan yang tumpang tindih).

Staf SPSA dan Dinas terkait lebih memahami pola pikir dan budaya pelaku bisnis serta harapan-harapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh SPSA.  Ditambah dengan pengalaman langsung kunjungan ke kantor pelayanan yang dianggap baik, hal ini dipercaya akan menjadi bagian dari proses internalisasi yang pada gilirannya diharapkan berimplikasi pada perbaikan pelayanan.

Staf SPSA, Dinas terkait dan kecamatan mendapatkan materi tentang ide-ide yang relatif baru dalam pelayanan publik sebagai hasil pelatihan pelayanan publik.  Hal ini dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan menjadi titik tolak perubahan paradigma pelayanan publik menjadi lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

Back